Berdasarkan Undang-undang Nomor : 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) butir (a), (b), (c), dan (d) ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.